PATI, PortalHarian.com – Proyek pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah Komisi C DPRD Pati melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Sorotan tersebut muncul karena sejumlah bagian trotoar yang masih dalam proses pengerjaan dinilai belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Pemasangan paving yang disebut tidak rata hingga kondisi jalur disabilitas menjadi perhatian anggota DPRD.
Di tengah kritik tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati memberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah daerah. DPUTR menyatakan tidak terlibat secara teknis dalam perencanaan maupun pengawasan proyek tersebut.
Plt Sekretaris DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan proyek trotoar Jalan Sudirman merupakan kegiatan pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau Balai Prasarana Wilayah Semarang.
“Memang di awal ada sosialisasi dan beberapa kali diskusi, tetapi detail teknis kita tidak terlibat,” ujar Widyotomo, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 7 Oktober 2026.
Proyek Trotoar Jalan Sudirman Pati Jadi Perhatian
Jalan Panglima Sudirman merupakan salah satu ruas penting di kawasan pusat Kota Pati. Karena itu, keberadaan trotoar tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki.
Pembangunan trotoar tersebut kemudian mendapat perhatian setelah muncul keluhan mengenai hasil pekerjaan di lapangan. Komisi C DPRD Pati menerima aduan masyarakat yang mempertanyakan permukaan trotoar baru.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh laporan mengenai kondisi paving yang dinilai tidak rata dan cenderung miring.
Keluhan itu kemudian mendorong DPRD untuk melihat langsung kondisi proyek melalui sidak. Dalam pemeriksaan lapangan tersebut, anggota dewan membandingkan kondisi trotoar baru dengan trotoar lama yang sebelumnya menggunakan material berbeda.
Menurut Joni, pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah seharusnya memberikan hasil yang lebih baik dari fasilitas sebelumnya. Ia juga mempertanyakan alasan pembongkaran trotoar lama apabila hasil pembangunan baru belum menunjukkan peningkatan kualitas.
DPUTR Pati Tegaskan Tidak Terlibat dalam Teknis Proyek
DPUTR Pati kemudian memberikan klarifikasi mengenai kewenangannya dalam proyek tersebut.
Widyotomo mengatakan proyek tersebut berada di bawah penanganan instansi pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Wilayah Semarang. Karena itu, DPUTR Kabupaten Pati tidak masuk dalam proses perencanaan teknis maupun pengawasan pekerjaan.
Meski demikian, bukan berarti DPUTR sama sekali tidak mengetahui kegiatan pembangunan tersebut.
Menurut Widyotomo, pemerintah daerah tetap terlibat pada tahap awal melalui sosialisasi dan sejumlah komunikasi sebelum pekerjaan berlangsung. Setelah proyek berjalan, DPUTR juga menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun DPRD.
Keluhan yang masuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak balai yang memiliki kewenangan terhadap proyek.
Dengan mekanisme tersebut, DPUTR berperan sebagai pihak pemerintah daerah yang menampung persoalan di lapangan dan meneruskannya kepada instansi yang menangani pekerjaan.
Anggaran Proyek Menjadi Sorotan
Nilai anggaran menjadi salah satu alasan proyek trotoar Jalan Sudirman mendapat perhatian publik.
Berdasarkan keterangan DPUTR, proyek tersebut memperoleh pagu sekitar Rp18 miliar dari APBN, sementara Pemkab Pati mengalokasikan sekitar Rp140 juta untuk pembongkaran. Sejumlah pemberitaan lain menyebut nilai proyek yang menjadi sorotan berada di kisaran Rp14 miliar. Perbedaan angka tersebut perlu dilihat kembali berdasarkan dokumen kontrak dan informasi resmi instansi pelaksana.
Karena menggunakan anggaran pemerintah, kualitas pekerjaan tentu menjadi perhatian. Masyarakat berharap pembangunan fasilitas publik tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Terlebih, trotoar menjadi fasilitas yang digunakan masyarakat setiap hari. Permukaan yang tidak rata berpotensi mengganggu kenyamanan pejalan kaki, terutama lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.
DPRD Soroti Paving hingga Jalur Disabilitas
Dalam sidaknya, Komisi C DPRD Pati menyoroti beberapa bagian fisik trotoar.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemasangan paving. DPRD menilai permukaan trotoar terlihat tidak rata di sejumlah titik.
Joni juga mempertanyakan penggunaan material pada jalur khusus penyandang disabilitas yang berwarna kuning. Ia meminta pihak terkait memastikan material yang digunakan sesuai spesifikasi dan standar pekerjaan.
Selain itu, DPRD mempertanyakan rancangan awal atau site plan pembangunan. Menurut Joni, dokumen perencanaan penting untuk menjadi acuan ketika melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan.
Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan dalam proyek. Penilaian terhadap kesesuaian pekerjaan tetap membutuhkan pemeriksaan teknis berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi, gambar kerja serta hasil pengawasan resmi.
DPUTR Tetap Tampung Keluhan Masyarakat
Walaupun tidak memiliki kewenangan teknis langsung, DPUTR Pati menyatakan tetap membuka ruang untuk menerima berbagai laporan mengenai proyek tersebut.
Widyotomo menjelaskan bahwa berbagai masalah yang muncul akan ditampung dan dikomunikasikan dengan pihak balai.
Langkah tersebut penting karena keluhan masyarakat mengenai fasilitas publik tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memiliki kewenangan.
Sebaliknya, setiap masukan perlu diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat memperoleh penjelasan dan tindak lanjut.
Dengan cara itu, pemerintah daerah tetap dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi meskipun proyek secara teknis berada di bawah instansi pemerintah pusat.
Baca Juga!Sidang Sudewo Hari Ini Jadi Sorotan, Eks Bupati Pati Sampaikan Pembelaan di Pengadilan
Proyek Ditargetkan Memberikan Manfaat bagi Pejalan Kaki
Pembangunan trotoar pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas ruang publik. Karena itu, hasil akhirnya perlu memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, aksesibilitas dan ketahanan konstruksi.
Trotoar yang baik juga harus memberikan akses yang layak bagi penyandang disabilitas. Jalur pemandu, kemiringan permukaan dan kesinambungan jalur menjadi bagian penting dari fasilitas pejalan kaki.
Untuk proyek Jalan Sudirman, perhatian masyarakat kini tertuju pada bagaimana pelaksana menyelesaikan pekerjaan tersebut.
DPRD Pati meminta adanya penjelasan dari pihak pengawas dan pelaksana. Dewan juga mengingatkan pentingnya memastikan kualitas pekerjaan sebelum proyek memasuki tahap akhir.
Menunggu Penjelasan Teknis dan Hasil Evaluasi
Sorotan terhadap proyek trotoar Jalan Sudirman Pati saat ini masih berada pada tahap evaluasi dan permintaan penjelasan.
DPRD menilai kualitas pekerjaan perlu diperiksa secara menyeluruh. Sementara itu, DPUTR Pati menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki keterlibatan teknis dalam perencanaan dan pengawasan proyek karena kegiatan tersebut ditangani instansi pemerintah pusat.
Perbedaan posisi tersebut membuat penjelasan dari Balai Prasarana Wilayah Semarang dan pihak pelaksana menjadi penting.
Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai desain, spesifikasi material, metode pengerjaan, pengawasan serta target penyelesaian proyek.
Terlebih, proyek berada di salah satu kawasan utama Kota Pati. Hasil akhirnya akan langsung dirasakan masyarakat yang menggunakan Jalan Panglima Sudirman setiap hari.
Dampak bagi Wajah Kota Pati
Selain aspek teknis, pembangunan trotoar juga berkaitan dengan wajah kawasan perkotaan.
Jalan Sudirman menjadi salah satu koridor penting di pusat Kabupaten Pati. Karena itu, pembangunan fasilitas pedestrian seharusnya mampu meningkatkan kualitas lingkungan kota, bukan hanya mengganti material trotoar lama.
Jika pekerjaan selesai dengan kualitas baik, trotoar baru dapat memberikan manfaat bagi pejalan kaki sekaligus memperbaiki estetika kawasan.
Sebaliknya, jika masih terdapat permukaan tidak rata atau fasilitas aksesibilitas yang belum optimal, evaluasi perlu dilakukan sebelum proyek dinyatakan selesai.
Kesimpulan
Proyek trotoar Jalan Sudirman Pati kini menjadi perhatian setelah Komisi C DPRD melakukan sidak dan menerima keluhan masyarakat mengenai kualitas pekerjaan.
DPUTR Pati menjelaskan bahwa pihaknya tidak dilibatkan secara teknis dalam perencanaan dan pengawasan karena proyek tersebut merupakan kegiatan pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Wilayah Semarang. DPUTR hanya terlibat pada tahap awal sosialisasi dan komunikasi serta menampung keluhan yang muncul di lapangan.
Selanjutnya, publik masih menunggu penjelasan teknis dari instansi yang memiliki kewenangan langsung terhadap proyek.
Yang terpenting, pembangunan fasilitas publik dengan anggaran negara harus menghasilkan infrastruktur yang aman, nyaman, berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pati.
Portal Harian
Portal Harian merupakan tim redaksi PortalHarian.com yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan informatif seputar Indonesia dan dunia.
Setiap artikel disusun dengan mengutamakan ketepatan informasi, keberimbangan, serta kemudahan pembaca dalam memahami suatu peristiwa. Tim Portal Harian membahas berbagai topik, mulai dari berita nasional, ekonomi, teknologi, bisnis, otomotif, olahraga, hingga informasi dan perkembangan terkini yang relevan bagi masyarakat.
Dalam menyusun pemberitaan, Portal Harian berupaya menggunakan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan pengecekan terhadap informasi sebelum dipublikasikan.
PortalHarian.com — Informasi Aktual, Fakta Terpercaya.
1 comment