PORTAL HARIAN – Isu perlindungan Badak Jawa kembali menjadi perhatian publik setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa satwa langka tersebut harus tetap hidup di habitat aslinya, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Selain menolak pemindahan Badak Jawa secara terburu-buru, KDM juga meminta agar tidak ada aktivitas pertambangan yang mengancam kelestarian kawasan tersebut.
Pernyataan itu muncul di tengah perbincangan mengenai rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Wacana tersebut memunculkan perhatian luas karena Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan salah satu satwa paling langka di dunia yang keberadaannya di alam liar hanya tersisa di Indonesia.
KDM menilai upaya penyelamatan satwa yang terancam punah tidak boleh justru menimbulkan risiko baru. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kelestarian habitat alami sekaligus menghentikan berbagai aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem Ujung Kulon.
KDM Tegaskan Badak Jawa Harus Tetap di Ujung Kulon
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sikapnya setelah muncul wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo.
Dalam keterangannya pada Sabtu, 21 November 2026, KDM kembali menegaskan bahwa Ujung Kulon merupakan habitat alami Badak Jawa sehingga pemerintah harus mengutamakan perlindungan kawasan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa pemindahan satwa liar membutuhkan pertimbangan ilmiah yang sangat matang. Perjalanan jauh, perubahan lingkungan, hingga perbedaan karakteristik habitat dapat menimbulkan risiko bagi kelangsungan hidup satwa.
Sebelumnya, Dedi juga menyampaikan bahwa perjalanan menuju lokasi baru dapat mencapai hampir 1.000 kilometer. Ia khawatir proses pemindahan justru meningkatkan risiko stres, penyakit, bahkan kematian pada badak.
KDM Minta Aktivitas Pertambangan Tidak Merusak Ekosistem
Selain menyoroti rencana relokasi, Dedi Mulyadi juga memberikan perhatian terhadap isu pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Menurut KDM, perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas pemerintah. Ia meminta agar pemerintah tidak menerbitkan izin pertambangan baru di kawasan yang berpotensi mengganggu ekosistem konservasi.
Bahkan, ia menegaskan aktivitas pertambangan yang sudah berjalan di sekitar kawasan tersebut perlu dihentikan apabila terbukti mengancam kelestarian lingkungan.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Badak Jawa tidak hanya berkaitan dengan pemindahan satwa. Lebih jauh, keberlangsungan hidup spesies ini juga bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga hutan, pesisir, sumber air, serta rantai ekosistem di sekitarnya.
Pernyataan KDM kemudian menambah perhatian terhadap polemik penetapan sebagian wilayah perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Polemik Wilayah Pertambangan di Sekitar Ujung Kulon
Perhatian publik terhadap isu pertambangan muncul setelah pemerintah menetapkan wilayah pertambangan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan aktivitas pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan bahwa kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan yang ditetapkan dalam keputusan tersebut.
Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa sebagian wilayah perairan laut di sekitar kawasan tersebut masuk dalam perencanaan Wilayah Usaha Pertambangan. Akan tetapi, penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
Bahkan, pemerintah menyatakan belum menerbitkan satu pun izin pertambangan, baik di dalam Taman Nasional Ujung Kulon maupun di perairan sekitarnya.
Menteri Lingkungan Hidup Minta Wilayah WUP Dievaluasi
Persoalan tersebut juga mendapatkan perhatian Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat.
Pada 19 November 2026, Jumhur meminta agar sebagian wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang masuk dalam WUP dikeluarkan dari wilayah usaha pertambangan.
Ia telah menyampaikan permintaan evaluasi kepada Menteri ESDM melalui peninjauan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan. Sebab, aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, serta perubahan kualitas perairan.
Dampak tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat Badak Jawa memiliki kebutuhan habitat yang spesifik dan populasi yang sangat terbatas.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.
Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan seluruh kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan kawasan konservasi.
Badak Jawa Terancam Punah, Populasinya Sangat Terbatas
Badak Jawa menjadi salah satu spesies paling langka di dunia. Satwa bercula satu ini memiliki nama ilmiah Rhinoceros sondaicus dan saat ini hanya bertahan di habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon.
Kementerian Lingkungan Hidup menyebut populasi liar Badak Jawa tersisa kurang dari 50 individu. Kondisi tersebut membuat spesies ini menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi.
Selain jumlahnya yang sedikit, persebaran populasi yang hanya berada di satu kawasan juga meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam, penyakit, gangguan habitat, dan aktivitas manusia.
Habitat Alami Menjadi Kunci Kelangsungan Hidup
Taman Nasional Ujung Kulon memiliki peran penting karena menyediakan lingkungan yang dibutuhkan Badak Jawa untuk mencari makan, berkembang biak, dan mempertahankan kehidupannya.
Kawasan ini mempunyai hutan hujan tropis dataran rendah, rawa, padang rumput, serta wilayah pesisir. Berbagai ekosistem tersebut saling terhubung dan membentuk lingkungan alami bagi satwa liar.
Karena itu, kerusakan pada salah satu bagian ekosistem dapat memberikan dampak terhadap keseimbangan lingkungan secara keseluruhan.
Aktivitas pertambangan, apabila berlangsung tanpa pengendalian yang ketat, berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kawasan melalui pembukaan lahan, pencemaran, kebisingan, dan aktivitas manusia.
Oleh sebab itu, perlindungan habitat tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan badak. Pemerintah juga perlu memastikan kawasan hutan dan perairan tetap memiliki kualitas lingkungan yang baik.
Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
Sebelum pernyataan KDM mencuat, wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa telah menjadi pembahasan pemerintah.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyinggung kemungkinan pengembangan populasi kedua di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.
Gagasan tersebut berkaitan dengan upaya mengurangi risiko kepunahan apabila terjadi bencana alam di Ujung Kulon, termasuk potensi tsunami akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua tidak berarti mengabaikan Ujung Kulon sebagai rumah utama Badak Jawa.
Kementerian Kehutanan juga menyampaikan bahwa pemilihan lokasi habitat kedua membutuhkan kajian ilmiah menyeluruh. Beberapa kawasan masih menjadi bahan penelitian, termasuk kemungkinan di Baluran dan Alas Purwo.
Pemerintah Tidak Boleh Mengabaikan Kajian Ilmiah
Perbedaan pandangan mengenai relokasi menunjukkan bahwa konservasi Badak Jawa membutuhkan perencanaan yang matang.
Di satu sisi, pengembangan populasi kedua dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu habitat. Di sisi lain, pemindahan satwa liar membutuhkan persiapan fasilitas, pemeriksaan kesehatan, penyesuaian lingkungan, serta pengawasan ketat.
Karena itu, pemerintah perlu melibatkan ahli konservasi, dokter hewan, peneliti, dan lembaga perlindungan satwa sebelum mengambil keputusan.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama Badak Jawa. Penguatan pengamanan kawasan, pemulihan habitat, dan pemantauan menggunakan kamera jebak menjadi bagian penting dari strategi konservasi.
Kabar Baik, Anak Badak Jawa Kembali Terekam Kamera
Di tengah polemik pertambangan dan relokasi, terdapat kabar menggembirakan dari Taman Nasional Ujung Kulon.
Kementerian Kehutanan melalui siaran pers pada 18 November 2026 mengumumkan keberhasilan pemantauan seekor anak Badak Jawa yang lahir di habitat alaminya.
Anak badak tersebut pertama kali terekam kamera jebak pada 10 Oktober 2026 pukul 21.35 WIB. Tim pemantauan memperkirakan usianya sekitar satu hingga dua bulan ketika kamera merekam keberadaannya.
Anak badak tersebut terlihat aktif berkubang dan mengikuti induk betina bernama Desy.
Menariknya, kelahiran ini menjadi anak kelima dari induk Desy sejak 2013. Sebelumnya, Desy melahirkan Arjuna pada 2013, Arum pada 2015, Hawa pada 2018, dan Syauki pada 2024.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa reproduksi alami Badak Jawa masih berlangsung di kawasan konservasi Ujung Kulon.
Kabar kelahiran tersebut sekaligus memperkuat pentingnya menjaga habitat alami. Sebab, keberhasilan perkembangbiakan satwa langka membutuhkan lingkungan yang aman, ketersediaan pakan, serta minim gangguan manusia.
Baca Juga! Anak Sufmi Dasco Jadi Korban Bullying di Media Sosial, Begini Respons Wakil Ketua DPR
Dampak Jika Pertambangan Mengganggu Kawasan Ujung Kulon
Persoalan pertambangan di sekitar Ujung Kulon tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.
Kawasan tersebut memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi. Bahkan, UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia pada 1991.
Apabila aktivitas pertambangan mengganggu keseimbangan lingkungan, dampaknya berpotensi meluas ke berbagai aspek.
1. Mengganggu Habitat Satwa Langka
Pembukaan lahan, kebisingan, dan peningkatan aktivitas manusia dapat mengurangi kenyamanan satwa liar. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pola makan, pergerakan, serta perkembangbiakan Badak Jawa.
2. Meningkatkan Risiko Pencemaran
Kegiatan pertambangan berpotensi menghasilkan limbah dan sedimentasi yang memengaruhi kualitas tanah maupun air. Jika pengelolaan lingkungan tidak berjalan dengan baik, dampaknya dapat menjalar ke ekosistem pesisir.
3. Mengancam Keberlanjutan Konservasi
Badak Jawa memiliki populasi yang sangat kecil. Karena itu, gangguan terhadap habitatnya dapat membawa konsekuensi besar bagi kelangsungan spesies tersebut.
Pemerintah perlu mengutamakan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan.
Analisis: Perlindungan Badak Jawa Harus Lebih dari Sekadar Wacana
Pernyataan KDM memperlihatkan bahwa perlindungan Badak Jawa membutuhkan komitmen yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan larangan pertambangan atau menjanjikan perlindungan terhadap satwa langka. Kebijakan tersebut harus mendapat dukungan melalui pengawasan lapangan, penegakan hukum, serta transparansi perizinan.
Selain itu, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai batas kawasan konservasi dan wilayah yang masuk dalam perencanaan pertambangan.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Dukungan terhadap kegiatan konservasi, pelaporan aktivitas ilegal, dan kepedulian terhadap kelestarian hutan dapat membantu menjaga keberadaan satwa langka.
Di sisi lain, pengembangan habitat kedua tetap dapat menjadi bagian dari strategi konservasi jangka panjang. Namun, keputusan tersebut harus berdasarkan penelitian ilmiah dan tidak boleh mengurangi perlindungan terhadap habitat utama di Ujung Kulon.
Dengan demikian, kepentingan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan konservasi harus berjalan secara seimbang tanpa mengorbankan keberlangsungan spesies yang terancam punah.
Kesimpulan
Pernyataan Dedi Mulyadi mengenai Badak Jawa menjadi pengingat bahwa kelestarian alam harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.
KDM menegaskan Badak Jawa harus tetap berada di habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon. Ia juga meminta agar tidak ada aktivitas pertambangan yang merusak kawasan tersebut.
Di tengah polemik WUP, pemerintah telah menegaskan bahwa belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di dalam Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan sekitarnya. Namun, evaluasi kebijakan dan pengawasan tetap menjadi hal penting untuk mencegah ancaman lingkungan pada masa mendatang.
Kelahiran anak Badak Jawa yang kembali terekam kamera jebak menjadi kabar positif sekaligus pengingat bahwa upaya konservasi harus terus berjalan.
Pada akhirnya, menjaga Badak Jawa bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies, melainkan juga mempertahankan warisan keanekaragaman hayati Indonesia untuk generasi mendatang.







