Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Gibran pada Kamis, 12 November 2026. Dalam keterangan resmi Sekretariat Negara, Prabowo menyampaikan bahwa Gibran menyerahkan surat tersebut secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta.
Setelah bertemu Presiden, Gibran juga menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya.
Peristiwa ini langsung memunculkan berbagai spekulasi mengenai calon pengganti Gibran. Sejumlah nama politikus nasional mulai menjadi bahan pembicaraan, mulai dari Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Sugiono.
Namun, publik perlu memahami bahwa nama-nama tersebut belum menjadi calon resmi. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat, sedangkan MPR akan menentukan siapa yang mengisi jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusi.
Kronologi Gibran Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden
Pengunduran diri Gibran berlangsung ketika sejumlah persoalan hukum dan politik berkaitan dengan persyaratan pencalonannya kembali menjadi perhatian publik.
1. Polemik dokumen pendidikan menjadi sorotan
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang memicu perdebatan. Sejumlah putusan pengadilan dan proses hukum terkait persyaratan pencalonannya menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi tekanan politik. Sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses politik untuk mengevaluasi kedudukan Gibran.
2. Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo
Pada 10 November 2026, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana.
Dua hari kemudian, tepatnya Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti secara langsung.
Prabowo menyatakan menerima keputusan tersebut dan menghormati langkah yang diambil wakil presidennya.
3. Surat pengunduran diri disampaikan kepada MPR
Setelah bertemu Presiden, Gibran mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Langkah ini menjadi bagian penting karena konstitusi mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan sebelum masa jabatan berakhir.
Dengan demikian, proses pergantian tidak dapat berlangsung hanya berdasarkan keputusan partai politik atau kesepakatan elite pemerintahan.
Siapa Sosok yang Berpeluang Menggantikan Gibran?
Pergantian wakil presiden berpotensi menghadirkan persaingan politik yang menarik. Sejumlah tokoh memiliki pengalaman pemerintahan, posisi strategis di partai, maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Berikut beberapa nama yang muncul dalam pemberitaan dan perbincangan politik mengenai kemungkinan pengganti Gibran.
1. Puan Maharani
Puan Maharani menjadi salah satu nama yang diperbincangkan dalam bursa calon pengganti Gibran.
Sebagai Ketua DPR RI sekaligus politikus senior PDI Perjuangan, Puan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan parlemen.
Keterlibatannya dalam dinamika politik nasional membuat namanya memiliki daya tawar tersendiri. Selain itu, apabila Prabowo mempertimbangkan keseimbangan kekuatan politik di parlemen, figur dari PDI Perjuangan berpotensi menjadi salah satu pilihan yang diperhitungkan.
Meski demikian, belum ada keputusan resmi yang menyebut Puan sebagai kandidat pengganti Gibran.
2. Sufmi Dasco Ahmad
Nama Sufmi Dasco Ahmad juga masuk dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden berikutnya.
Dasco menjabat Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra. Posisi tersebut memberinya peran strategis dalam komunikasi politik serta hubungan antarkekuatan di parlemen.
Kedekatannya dengan lingkungan politik Gerindra juga membuat namanya menarik untuk diperhitungkan.
Namun, masyarakat perlu membedakan antara spekulasi politik dan keputusan resmi. Dasco sebelumnya juga membantah narasi yang menyebut dirinya akan menggantikan Gibran.
3. Sugiono
Sugiono juga berpotensi masuk dalam perhitungan politik apabila Prabowo menginginkan sosok dari lingkaran internal Partai Gerindra.
Saat ini, Sugiono menjabat Menteri Luar Negeri. Ia memiliki pengalaman dalam lingkungan politik Gerindra dan dikenal sebagai salah satu figur yang dipercaya Prabowo.
Keunggulan Sugiono terletak pada kedekatannya dengan Presiden serta pengalamannya dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Apabila Prabowo mengutamakan kesinambungan kebijakan dan koordinasi internal kabinet, Sugiono bisa menjadi salah satu nama yang diperhitungkan.
4. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga memiliki peluang untuk masuk dalam pembahasan politik mengenai pengganti Gibran.
AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pengalaman memimpin partai politik dan menduduki jabatan strategis di pemerintahan menjadi modal politik tersendiri.
Selain itu, keterlibatan Partai Demokrat dalam pemerintahan Prabowo membuat namanya berpotensi menjadi bagian dari kalkulasi pembagian kekuatan politik koalisi.
Namun, AHY belum mendapatkan penunjukan resmi sebagai calon wakil presiden.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Pengganti Gibran?
Pergantian wakil presiden tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden. Indonesia memiliki aturan konstitusional yang mengatur pengisian jabatan apabila wakil presiden berhenti, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat melanjutkan tugasnya.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.
Tahapan pemilihan wakil presiden baru
Berdasarkan ketentuan konstitusi dan mekanisme yang dijelaskan pemerintah, proses pergantian berlangsung melalui beberapa tahapan:
Penetapan kekosongan jabatan: MPR memproses pengunduran diri dan memastikan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
Presiden mengajukan dua nama: Prabowo mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR.
Pemeriksaan persyaratan: MPR memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan kedua kandidat.
Sidang pemilihan: MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon.
Penetapan dan pelantikan: MPR menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai wakil presiden.
Konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR untuk memilih wakil presiden pengganti.
Artinya, Prabowo tidak bisa langsung menunjuk seseorang untuk menduduki kursi RI-2 tanpa melalui proses pemilihan di MPR.
Apakah Prabowo bebas menentukan calon pengganti?
Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama kepada MPR. Karena itu, keputusan Prabowo akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah pergantian wakil presiden.
Presiden dapat mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pengalaman pemerintahan, kemampuan berkomunikasi dengan parlemen, dukungan politik, serta kesesuaian visi dengan program pemerintah.
Namun, MPR tetap memiliki kewenangan memilih satu dari dua kandidat tersebut. Dengan demikian, proses pergantian melibatkan dua lembaga negara, bukan hanya keputusan Presiden.
Baca Juga! Isu Pemakzulan Gibran Kembali Mencuat, Surya Paloh Berikan Pernyataan Mengejutkan
Dampak Politik Jika Gibran Resmi Tidak Lagi Menjabat Wapres
Pengunduran diri Gibran berpotensi membawa perubahan dalam peta politik nasional. Posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping Presiden, tetapi juga memiliki pengaruh dalam komunikasi politik dan keseimbangan pemerintahan.
1. Peta koalisi pemerintahan berpotensi berubah
Pergantian wakil presiden dapat menjadi momentum bagi partai politik untuk memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan.
Setiap partai tentu memiliki kepentingan untuk mendapatkan representasi yang lebih kuat dalam pengambilan kebijakan nasional.
Jika Prabowo memilih figur dari salah satu partai koalisi, keputusan tersebut dapat memengaruhi hubungan politik antarkekuatan pendukung pemerintah.
2. Stabilitas pemerintahan menjadi perhatian
Pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo meskipun jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
Namun, pemerintah perlu memastikan koordinasi antarkementerian dan lembaga tetap berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, pemilihan pengganti Gibran perlu mempertimbangkan kemampuan kandidat dalam menjaga kesinambungan pemerintahan.
3. Persaingan politik menuju Pemilu 2029
Posisi wakil presiden juga memiliki nilai strategis dalam persiapan menuju Pemilu 2029.
Tokoh yang terpilih berpotensi memperoleh pengalaman pemerintahan sekaligus meningkatkan pengaruh politiknya secara nasional.
Karena itu, keputusan Prabowo dapat memunculkan konsekuensi politik jangka panjang, baik bagi partai pendukung maupun hubungan antarelite nasional.
Analisis: Siapa yang Paling Berpeluang Menggantikan Gibran?
Melihat perkembangan politik terbaru, persaingan calon pengganti Gibran tidak hanya bergantung pada popularitas seseorang.
Faktor terpenting justru terletak pada keputusan Prabowo dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Puan Maharani memiliki pengalaman politik dan posisi strategis di parlemen. Sementara itu, Dasco mempunyai kedekatan dengan Gerindra serta pengalaman dalam komunikasi politik.
Di sisi lain, Sugiono dapat menjadi pilihan apabila Presiden mengutamakan kesinambungan pemerintahan dan koordinasi internal. AHY juga memiliki modal politik melalui kepemimpinan Partai Demokrat dan pengalaman di kabinet.
Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa salah satu dari mereka pasti akan menjadi wakil presiden.
Direktur dan peneliti politik yang dikutip dalam pemberitaan internasional juga menilai bahwa Prabowo perlu mempertimbangkan figur yang dapat diterima berbagai kekuatan politik.
Dengan demikian, pertarungan sesungguhnya bukan hanya mengenai siapa yang paling populer, melainkan siapa yang paling mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan keseimbangan koalisi.
Kesimpulan
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi peristiwa penting dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo Subianto.
Sejumlah nama, seperti Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan AHY, mulai masuk dalam pembicaraan mengenai calon pengganti. Akan tetapi, hingga 13 November 2026, belum ada satu pun nama yang diumumkan secara resmi sebagai kandidat.
Masyarakat masih perlu menunggu keputusan Presiden Prabowo dan proses pemilihan melalui MPR.
Satu hal yang pasti, siapa pun yang nantinya menduduki kursi RI-2 harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan, membangun komunikasi politik, serta membantu Presiden menjalankan agenda pembangunan nasional.
Perkembangan selanjutnya akan sangat menarik untuk diikuti karena keputusan ini bukan hanya menentukan pengganti Gibran, tetapi juga berpotensi memengaruhi peta kekuatan politik Indonesia menjelang Pemilu 2029.
