JAKARTA, PORTALHARIAN.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Keputusan tersebut menjadi perhatian masyarakat, khususnya pengguna vape, pelaku usaha rokok elektrik, hingga generasi muda yang selama ini menjadikan vape sebagai alternatif rokok konvensional.
Fatwa tersebut tidak hanya menyasar orang yang menggunakan vape. MUI juga menetapkan larangan terhadap aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik. Keputusan ini sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas untuk mengendalikan peredaran produk tersebut di Indonesia.
MUI menetapkan fatwa pada Jumat, 6 November 2026, di Jakarta. Kemudian, MUI memublikasikan penjelasan dan isi lengkap keputusan tersebut pada Senin, 9 November 2026.
Lantas, apa saja isi penting Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026? Berikut tujuh fakta yang perlu diketahui masyarakat.
1. MUI Resmi Mengeluarkan Fatwa Vape Haram
Fakta pertama berkaitan dengan keputusan resmi Komisi Fatwa MUI yang menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. MUI menyebut penggunaan vape bertentangan dengan ketentuan syariat Islam karena mempertimbangkan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat untuk mengonsumsi zat terlarang.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub menandatangani keputusan tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan mengetahui penetapan fatwa tersebut.
Keputusan ini memberikan pedoman keagamaan bagi umat Islam dalam menyikapi penggunaan rokok elektrik yang semakin berkembang di masyarakat.
2. Fatwa Berlaku untuk Pengguna, Produsen, dan Penjual Vape
Fakta kedua menjadi salah satu bagian paling penting dalam keputusan MUI. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang mengisap vape, tetapi juga menyentuh rantai bisnis rokok elektrik.
Dalam ketentuan hukum fatwa, MUI menetapkan tiga poin utama:
Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Menyalahgunakan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Dengan demikian, keputusan tersebut mempunyai cakupan lebih luas dibandingkan sekadar imbauan kepada pengguna.
Pelaku usaha yang bergerak dalam produksi, distribusi, maupun penjualan vape juga perlu memperhatikan ketetapan tersebut.
Namun, masyarakat perlu memahami perbedaan antara fatwa keagamaan dan peraturan perundang-undangan. Fatwa MUI tidak otomatis menjadi undang-undang yang memberikan sanksi pidana. Pemerintah dan DPR masih perlu menyusun aturan hukum apabila ingin menerapkan pelarangan secara nasional.
3. Kandungan Nikotin Menjadi Salah Satu Pertimbangan
Fakta ketiga berkaitan dengan kandungan dalam cairan rokok elektrik. MUI menjelaskan bahwa vape merupakan perangkat elektronik bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan cairan hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup pengguna.
Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa.
MUI memberikan perhatian khusus terhadap nikotin karena senyawa tersebut mempunyai efek farmakologis terhadap sistem saraf dan bersifat adiktif.
Artinya, penggunaan produk yang mengandung nikotin dapat menimbulkan ketergantungan. Pengguna juga berpotensi mengalami kesulitan menghentikan kebiasaan tersebut.
Selain itu, masyarakat perlu memahami bahwa aerosol vape bukan sekadar uap air biasa. Kandungan dan paparan zat di dalamnya bergantung pada komposisi cairan serta proses pemanasan.
Karena itu, anggapan bahwa vape sepenuhnya aman hanya karena tidak membakar tembakau perlu mendapat perhatian kritis.
4. MUI Menyoroti Potensi Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika
Fakta keempat berkaitan dengan potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat terlarang.
MUI memasukkan prinsip sadd al-dzariah, yaitu upaya menutup jalan yang dapat mengarah pada perbuatan terlarang. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Isu ini sebelumnya menjadi perhatian aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.
Dalam pemberitaan MUI pada 4 November 2026, BPOM mengungkap temuan etomidat dan ketamin dalam sejumlah cairan vape yang beredar secara ilegal. BPOM juga menegaskan bahwa produk yang mengandung etomidat tidak memiliki persetujuan edar.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan vape tidak hanya menyangkut kebiasaan merokok, tetapi juga pengawasan terhadap kandungan cairan dan potensi penyalahgunaan perangkat.
Meski demikian, masyarakat tidak boleh menyimpulkan bahwa seluruh produk vape mengandung narkotika. Temuan pada produk tertentu tidak dapat digeneralisasi terhadap semua produk rokok elektrik.
5. MUI Meminta Presiden dan DPR Menyusun Undang-Undang
Fakta kelima menyangkut rekomendasi kebijakan pemerintah. MUI meminta Presiden bersama DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa MUI menginginkan penanganan masalah vape melalui kebijakan yang lebih menyeluruh.
Selain Presiden dan DPR, MUI juga memberikan rekomendasi kepada sejumlah kementerian dan lembaga.
Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. BPOM perlu memperketat pengawasan produk rokok elektrik dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian mendapat rekomendasi untuk melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya.
Kementerian Keuangan juga diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat.
Akan tetapi, rekomendasi tersebut belum berarti pemerintah telah memberlakukan larangan nasional. Proses legislasi dan kebijakan pemerintah tetap membutuhkan tahapan tersendiri.
6. Pemerintah Diminta Memperketat Pengawasan Peredaran Vape
Fakta keenam berkaitan dengan pengawasan distribusi dan penindakan terhadap penyalahgunaan vape.
Dalam rekomendasinya, MUI meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pengendalian rokok elektrik berjalan secara terpadu.
BNN dan aparat penegak hukum juga mendapat perhatian khusus. MUI mendorong penutupan celah peredaran narkotika melalui perangkat vape serta penindakan terhadap penyalahgunaan perangkat tersebut.
Selain itu, MUI meminta aparat menindak tegas penggunaan vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah pengawasan ini penting karena peredaran produk rokok elektrik melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, distributor, penjual hingga konsumen.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pengendalian memiliki dasar hukum yang jelas. Pengawasan juga harus mampu membedakan produk vape legal, produk ilegal, dan perangkat yang digunakan untuk menyalahgunakan zat terlarang.
7. Masyarakat Diminta Melindungi Anak dan Remaja dari Vape
Fakta ketujuh berkaitan dengan perlindungan generasi muda. MUI meminta organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta dampak kesehatannya.
MUI juga mengimbau masyarakat menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak serta remaja dari paparan nikotin.
Imbauan ini menjadi penting karena produk vape hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, warna, dan pilihan rasa. Tampilan yang menarik dapat membuat sebagian kalangan muda menganggap rokok elektrik sebagai produk gaya hidup biasa.
Padahal, kandungan nikotin dapat menimbulkan ketergantungan. Karena itu, edukasi keluarga dan lingkungan sekolah mempunyai peran penting dalam mencegah kebiasaan tersebut berkembang.
MUI juga meminta seluruh pemangku kepentingan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Kronologi Terbitnya Fatwa Vape MUI Nomor 131 Tahun 2026
Sebelum menetapkan keputusan tersebut, MUI melalui beberapa tahapan pembahasan. Persoalan vape menjadi perhatian setelah muncul kekhawatiran mengenai penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media konsumsi narkotika.
Berikut kronologi yang tercatat dalam pemberitaan resmi MUI:
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 13 Oktober 2026 | Kapolri meminta MUI mengkaji hukum penggunaan vape. |
| 3 November 2026 | Komisi Fatwa MUI menggelar diskusi bersama pemerintah, ahli, aparat, dan pelaku usaha. |
| 6 November 2026 | Komisi Fatwa menggelar sidang pleno dan menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. |
| 9 November 2026 | MUI memublikasikan penetapan dan isi lengkap fatwa kepada masyarakat. |
| 10 November 2026 | MUI kembali menegaskan rekomendasi penyusunan undang-undang pelarangan vape. |
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa MUI tidak menetapkan keputusan hanya berdasarkan satu pertimbangan. Komisi Fatwa turut mendengarkan masukan dari berbagai lembaga, akademisi, dan pelaku usaha sebelum menetapkan ketentuan hukum.
Baca Juga! Isu Pemakzulan Gibran Kembali Mencuat, Surya Paloh Berikan Pernyataan Mengejutkan
Dampak Fatwa MUI terhadap Pengguna dan Industri Vape
Penetapan fatwa ini berpotensi membawa dampak terhadap beberapa kelompok masyarakat.
Dampak bagi pengguna
Bagi umat Islam, fatwa tersebut memberikan pedoman yang tegas mengenai hukum penggunaan vape. Pengguna yang selama ini menganggap rokok elektrik sebagai alternatif rokok biasa perlu mempertimbangkan kembali kebiasaannya.
Selain pertimbangan agama, pengguna juga perlu memperhatikan risiko ketergantungan nikotin dan paparan aerosol.
Dampak bagi pelaku usaha
Produsen, distributor, dan pedagang vape menghadapi tantangan baru karena MUI menetapkan keharaman terhadap kegiatan produksi dan perdagangan.
Apabila pemerintah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui peraturan perundang-undangan, industri vape berpotensi menghadapi perubahan besar dalam kegiatan bisnisnya.
Namun, pelaku usaha perlu menunggu perkembangan kebijakan pemerintah dan tidak menyamakan ketetapan fatwa dengan larangan pidana yang sudah berlaku.
Dampak bagi pemerintah
Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek apabila menyusun kebijakan pelarangan vape. Aspek tersebut mencakup kesehatan masyarakat, pengawasan produk, penerimaan cukai, tenaga kerja, serta keberlangsungan usaha.
Dengan demikian, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan berjalan efektif.
Analisis: Apakah Vape Langsung Dilarang di Seluruh Indonesia?
Pertanyaan yang kemungkinan muncul setelah terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah apakah masyarakat masih boleh membeli dan menggunakan vape.
Dari sudut pandang ketentuan agama, MUI sudah menetapkan bahwa penggunaan, produksi, dan perdagangan vape hukumnya haram.
Namun, dari sudut pandang hukum negara, masyarakat perlu membedakan fatwa dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.
Fatwa MUI merupakan panduan keagamaan dan bukan undang-undang yang secara otomatis menciptakan sanksi pidana bagi seluruh pengguna vape.
MUI sendiri merekomendasikan Presiden dan DPR menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan larangan secara nasional masih memerlukan tindak lanjut kebijakan pemerintah.
Oleh sebab itu, masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyebut pengguna vape langsung dapat dipidana hanya karena terbitnya fatwa tersebut.
Perlu ada dasar hukum yang jelas apabila aparat hendak menjatuhkan sanksi berdasarkan peraturan negara.
Kesimpulan
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menjadi keputusan penting dalam pembahasan penggunaan rokok elektrik di Indonesia. MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga menetapkan keharaman produksi dan perdagangan produk tersebut.
Ada tiga pertimbangan utama yang mendasari keputusan ini, yakni bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika serta zat adiktif lainnya.
Selanjutnya, MUI meminta pemerintah dan DPR segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
Masyarakat perlu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah sekaligus memahami perbedaan antara ketetapan agama dan hukum positif di Indonesia.
Dengan demikian, informasi mengenai fatwa ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran keagamaan, tetapi juga mendorong perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.
