JAKARTA – Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, perkembangan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta setelah pihak penggugat mencabut gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat milik Gibran, Kamis (29/10/2026).
Pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Mercy Sihombing melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin Denny Indrayana. Keputusan itu menambah babak baru dalam persoalan yang sebelumnya juga bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Menurut kuasa hukum penggugat, langkah tersebut berkaitan dengan tidak hadirnya sejumlah dokumen yang mereka minta dari pihak tergugat, khususnya dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Perkembangan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah pencabutan gugatan tersebut mengakhiri polemik ijazah Gibran, atau justru membuka ruang bagi persoalan baru dalam proses hukum dan pengawasan publik?
Kronologi Pencabutan Gugatan Ijazah Gibran di PTUN
Penggugat Mempersoalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan
Perkara yang bergulir di PTUN Jakarta berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu dokumen dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Penggugat mempertanyakan dasar penerbitan dokumen tersebut. Mereka ingin memperoleh bukti yang menjelaskan bagaimana lembaga pendidikan dan pemerintah menetapkan kesetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.
Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam proses persidangan, tim penggugat meminta sejumlah dokumen yang menurut mereka penting untuk menguji dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
Tiga Dokumen Menjadi Sorotan
Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyebut tiga dokumen yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut, yaitu:
Certificate of Attendance dari UTS Insearch.
Transkrip nilai pendidikan Gibran.
Bukti enrollment atau pendaftaran pendidikan.
Menurut Denny, dokumen tersebut berada dalam penguasaan pihak Gibran sehingga tim penggugat tidak dapat memperolehnya secara langsung.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya pernah meminta dokumen tersebut dalam proses persidangan di MK. Namun, dokumen yang diserahkan ketika itu hanya dapat diakses oleh majelis hakim sesuai ketentuan persidangan.
Denny Indrayana Cabut Gugatan dan Walk Out
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, Denny Indrayana mengumumkan pencabutan gugatan sekaligus langkah keluar dari persidangan atau walk out.
Ia menilai pihak tergugat tidak kunjung menghadirkan bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, meskipun pihaknya telah meminta dokumen tersebut.
Perlu digarisbawahi, alasan tersebut merupakan penjelasan dari pihak penggugat. Pencabutan gugatan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dokumen pendidikan Gibran palsu ataupun bahwa pemerintah melakukan pelanggaran hukum.
Mengapa PTUN Tidak Langsung Mengabulkan Pencabutan Gugatan?
Ada perkembangan penting yang perlu diperhatikan. Permohonan pencabutan dari pihak penggugat ternyata tidak otomatis mengakhiri perkara.
Berdasarkan pemberitaan mengenai persidangan tersebut, majelis hakim PTUN Jakarta tidak mengabulkan pencabutan karena pihak tergugat telah menyampaikan jawaban dan tidak memberikan persetujuan untuk menghentikan gugatan.
Ketua majelis hakim Rahmadi menjelaskan bahwa pencabutan setelah tergugat menyampaikan jawaban harus mengikuti persetujuan tergugat. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, meminta agar persidangan tetap berjalan sesuai hukum acara.
Dengan demikian, tindakan Denny Indrayana meninggalkan ruang sidang tidak berarti pengadilan telah menerima pencabutan gugatan.
Ketentuan Pasal 76 UU Peradilan Tata Usaha Negara
Ketentuan ini mengacu pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Pasal tersebut mengatur dua kondisi:
Sebelum tergugat memberikan jawaban, penggugat dapat mencabut gugatan sewaktu-waktu.
Setelah tergugat memberikan jawaban, pencabutan hanya dapat dikabulkan apabila tergugat menyetujuinya.
Artinya, pencabutan yang diajukan Mercy Sihombing menghadapi hambatan prosedural karena perkara sudah memasuki tahapan setelah jawaban tergugat.
Majelis hakim juga meminta pihak tergugat memperhatikan penyerahan dokumen yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut.
Hubungan Gugatan PTUN dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Polemik pendidikan Gibran sebenarnya tidak hanya berlangsung di PTUN. Sebelumnya, persoalan tersebut juga masuk ke Mahkamah Konstitusi melalui gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.
Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan atas permohonan yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat kelulusan, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut.
Alasannya berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon dan batas kewenangan MK dalam menangani sengketa hasil pemilu setelah Gibran dilantik pada Oktober 2024.
Mengapa Putusan MK Tidak Otomatis Mengakhiri Perkara PTUN?
Kedua perkara memiliki objek dan jalur hukum berbeda.
Gugatan di MK mempersoalkan hasil Pilpres 2024 serta konsekuensi terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Sementara itu, gugatan PTUN berfokus pada keputusan administrasi pemerintahan berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Karena itu, putusan MK tidak otomatis menghentikan pemeriksaan perkara administrasi di PTUN.
Perbedaan tersebut penting agar masyarakat tidak menyimpulkan bahwa seluruh persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran sudah selesai hanya karena MK telah membacakan putusan.
Baca Juga! Putusan MK soal Gibran Jadi Sorotan, Begini Respons Terbaru Wakil Presiden
Apa Dampaknya terhadap Polemik Ijazah Gibran?
Perkembangan di PTUN memiliki sejumlah dampak terhadap dinamika hukum, politik, dan kepercayaan masyarakat.
1. Pemeriksaan Administrasi Masih Berpeluang Berlanjut
Karena majelis hakim tidak mengabulkan permohonan pencabutan, perkara tidak otomatis berakhir.
Persidangan tetap mengikuti tahapan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, pengadilan masih memiliki ruang untuk memeriksa bukti, mendengarkan keterangan para pihak, dan menilai objek sengketa.
Hal ini memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum.
2. Pertanyaan Publik tentang Dokumen Pendidikan Belum Hilang
Persoalan mengenai Certificate of Attendance, transkrip nilai, dan bukti pendaftaran pendidikan masih menjadi perhatian dalam perdebatan publik.
Masyarakat membutuhkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan.
Namun, penting untuk membedakan antara dokumen yang dipersoalkan penggugat dengan kesimpulan hukum pengadilan. Selama belum ada putusan yang menyatakan objek sengketa tidak sah, tuduhan mengenai pelanggaran administrasi tidak boleh dianggap sebagai fakta hukum yang sudah terbukti.
3. Tekanan terhadap Transparansi Pemerintah
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi transparansi administrasi pemerintahan.
Kementerian yang menerbitkan surat keterangan perlu memberikan penjelasan berdasarkan aturan dan dokumen yang menjadi dasar keputusannya.
Keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami mekanisme penyetaraan pendidikan luar negeri. Selain itu, penjelasan yang lengkap dapat mengurangi ruang berkembangnya spekulasi dan informasi yang tidak terverifikasi.
4. Tidak Otomatis Mengubah Kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden
Pencabutan gugatan yang tidak dikabulkan PTUN tidak mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Begitu pula, keberadaan gugatan administrasi tidak otomatis membatalkan hasil pemilihan maupun pelantikan seorang pejabat negara.
Setiap perubahan terhadap kedudukan presiden atau wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku, bukan berdasarkan kesimpulan sepihak atau perdebatan di media sosial.
Apakah Polemik Ini Bisa Berlanjut ke Jalur Hukum Lain?
Selain proses di PTUN, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran juga pernah memunculkan laporan ke Bareskrim Polri.
Pada 7 Oktober 2026, Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa mengadukan Gibran dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang dipersoalkan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden.
Namun, laporan atau pengaduan tersebut tidak sama dengan penetapan seseorang sebagai tersangka. Dugaan yang disampaikan pelapor juga membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Dengan demikian, masyarakat perlu mengikuti perkembangan setiap jalur hukum secara terpisah.
Analisis: Transparansi Dokumen Menjadi Kunci Penyelesaian Polemik
Polemik pendidikan Gibran memperlihatkan pentingnya transparansi administrasi dalam proses pencalonan pejabat publik.
Persyaratan pendidikan bukan sekadar persoalan dokumen pribadi. Dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden, persyaratan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum, integritas penyelenggaraan pemilu, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Karena itu, penyelesaian polemik membutuhkan penjelasan yang terbuka, berbasis dokumen, serta mengikuti mekanisme hukum.
Dari sisi politik, persoalan ini berpotensi terus menjadi bahan perdebatan selama masyarakat belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai. Akan tetapi, perdebatan politik tidak boleh menggantikan proses pembuktian di pengadilan.
Sementara itu, dari sisi hukum, perkembangan di PTUN justru memperlihatkan bahwa prosedur pencabutan gugatan memiliki konsekuensi yang harus dipatuhi setiap pihak.
Apabila persidangan berlanjut, hasil pemeriksaan majelis hakim akan menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan status hukum objek sengketa.
Kesimpulan
Pencabutan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka menjadi perkembangan baru dalam polemik yang telah berlangsung sejak proses pencalonan Pilpres 2024.
Namun, ada satu hal penting: majelis hakim PTUN Jakarta tidak mengabulkan permohonan pencabutan karena tergugat telah menyampaikan jawaban dan tidak menyetujuinya.
Artinya, perkara tersebut tidak otomatis berakhir dan proses persidangan masih harus mengikuti ketentuan hukum acara.
Di sisi lain, putusan MK pada 6 Oktober 2026 juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan administrasi yang menjadi objek gugatan PTUN.
Dengan demikian, dampak terbesar perkembangan ini bukanlah perubahan langsung terhadap jabatan Gibran, melainkan berlanjutnya perhatian publik terhadap transparansi dokumen pendidikan dan kepastian hukum.
Masyarakat sebaiknya menunggu perkembangan persidangan serta keputusan resmi lembaga berwenang sebelum menarik kesimpulan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden.
