JAKARTA, PortalHarian.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset yang telah bergulir selama kurang lebih 18 tahun. Kehadiran aturan ini diharapkan memperkuat upaya negara dalam mengambil kembali kekayaan hasil tindak pidana, termasuk korupsi yang merugikan keuangan negara.
Namun, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah setelah undang-undang ini disahkan, negara bisa langsung menyita harta seseorang tanpa adanya putusan pidana?
Jawabannya, negara memang memiliki mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak berlaku secara bebas. Undang-undang menetapkan sejumlah persyaratan, batasan, dan mekanisme pengawasan melalui pengadilan.
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun
Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, pimpinan rapat memastikan kuorum berdasarkan kehadiran anggota DPR.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan persetujuan terhadap rancangan regulasi yang telah melewati pembahasan bersama pemerintah.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026). Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan tingkat kedua.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan melibatkan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk menyerap masukan dari masyarakat, pakar, serta berbagai organisasi.
Dengan persetujuan paripurna tersebut, DPR dan pemerintah menyelesaikan tahapan pembahasan legislasi di parlemen.
Apakah Negara Bisa Menyita Harta Tanpa Putusan Pidana?
Salah satu substansi paling penting dalam UU Perampasan Aset adalah penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau NCB.
Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemilik atau pelaku tindak pidana.
Ketentuan tersebut berbeda dari mekanisme konvensional yang biasanya menghubungkan perampasan aset dengan putusan pemidanaan terhadap pelaku.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa perampasan tanpa putusan pidana bukan berarti pemerintah atau aparat penegak hukum dapat mengambil harta seseorang sesuka hati.
Berdasarkan ketentuan undang-undang, proses perampasan tetap membutuhkan pemeriksaan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Lima Kondisi yang Memungkinkan Perampasan Tanpa Putusan Pidana
Pasal 6 mengatur sejumlah keadaan yang memungkinkan negara menggunakan mekanisme tersebut.
Berikut lima kondisi yang menjadi dasar penerapannya:
- Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
- Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- Tersangka atau terdakwa mengalami sakit permanen.
- Pelaku tindak pidana tidak diketahui.
- Keberadaan pelaku tindak pidana tidak diketahui.
Selain memenuhi salah satu kondisi tersebut, aset yang menjadi objek perampasan harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar.
Artinya, ketentuan ini memiliki batasan yang jelas. Negara tidak bisa menggunakan mekanisme tersebut hanya berdasarkan dugaan bahwa seseorang mempunyai kekayaan yang mencurigakan.
Jaksa Pengacara Negara harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana.
Jenis Harta yang Bisa Dirampas Negara
UU Perampasan Aset juga mengatur jenis kekayaan yang dapat menjadi objek perampasan.
Pasal 5 mencakup sejumlah kategori aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana.
Pertama, aset yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang sudah dialihkan atau diubah menjadi bentuk lain.
Kedua, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana.
Ketiga, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.
Keempat, aset sah milik pelaku yang dapat digunakan untuk mengganti nilai aset hasil kejahatan yang tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi, sesuai persyaratan dalam undang-undang.
Dengan ketentuan tersebut, pelaku kejahatan tidak bisa begitu saja menghindari perampasan dengan memindahkan uang hasil kejahatan ke rekening lain atau mengubahnya menjadi properti.
Sebagai contoh, apabila seseorang menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli rumah, kendaraan, atau aset investasi, penyidik dapat menelusuri hubungan kekayaan tersebut dengan tindak pidana.
Namun, aparat tetap harus membuktikan keterkaitan aset melalui prosedur hukum yang berlaku.
Jenis Kejahatan yang Menjadi Sasaran UU Perampasan Aset
Regulasi ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi.
Pasal 4 juga mencakup sejumlah tindak pidana lain yang memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan perekonomian.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak pada masyarakat luas atau perekonomian.
Cakupan tersebut menjadi penting karena perkembangan kejahatan semakin kompleks.
Saat ini, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan teknologi digital, transaksi elektronik, dan berbagai instrumen investasi untuk menyembunyikan kekayaan ilegal.
Karena itu, pemerintah membutuhkan instrumen hukum yang mampu menelusuri aset lintas rekening maupun bentuk kekayaan lainnya.
Bagaimana Proses Negara Merampas Aset?
Meskipun undang-undang memberikan kewenangan lebih luas, proses perampasan tetap memiliki tahapan hukum.
Pertama, penyidik melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Kedua, aparat dapat mengajukan penghentian transaksi, pemblokiran, atau penyitaan sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku.
Ketiga, Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan perampasan kepada pengadilan apabila persyaratan mekanisme tanpa putusan pidana terpenuhi.
Keempat, pengadilan memeriksa permohonan tersebut, termasuk bukti mengenai asal-usul dan keterkaitan aset dengan tindak pidana.
Kelima, hakim mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Dengan demikian, keputusan akhir perampasan tidak berada sepenuhnya di tangan aparat penyidik ataupun pemerintah.
Pengadilan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa tindakan negara sesuai dengan ketentuan hukum.
Baca Juga! MPR Tetapkan 9 Desember untuk Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ini Perkembangannya
Hak Masyarakat Tetap Mendapat Perlindungan
Salah satu kekhawatiran masyarakat terhadap UU Perampasan Aset adalah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Misalnya, bagaimana jika seseorang memiliki rumah, kendaraan, atau simpanan yang diperoleh secara sah, tetapi aparat menganggapnya sebagai hasil tindak pidana?
Persoalan tersebut menjadi alasan penting mengapa mekanisme perampasan harus berjalan dengan pembuktian dan pengawasan pengadilan.
Pemilik maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum perlu memperoleh perlindungan sesuai ketentuan mengenai keberatan dan pembuktian hak atas aset.
Selain itu, undang-undang juga mengatur pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset.
Ketentuan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga kepastian hukum.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa aset yang telah beralih kepemilikan tidak otomatis menjadi milik negara hanya karena terdapat dugaan tindak pidana.
Hubungan antara aset dan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui prosedur yang ditentukan undang-undang.
Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?
Meskipun DPR telah menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026, masyarakat tidak boleh menganggap seluruh ketentuannya langsung berlaku pada hari yang sama.
Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola aset dan badan pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, terdapat masa persiapan sebelum pemerintah dapat menjalankan seluruh mekanisme baru tersebut.
Pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem pengawasan agar pelaksanaan aturan berjalan secara profesional.
Selain itu, Pasal 72 mengatur bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan.
Ketentuan tersebut menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai penerapan aturan dari sisi waktu.
Analisis: Efektif Berantas Korupsi atau Berisiko Disalahgunakan?
Pengesahan UU Perampasan Aset membuka peluang baru bagi negara untuk mengembalikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Selama ini, salah satu persoalan dalam pemberantasan korupsi adalah keberadaan aset hasil kejahatan yang sulit ditemukan atau sudah berpindah tangan.
Melalui mekanisme baru, negara memiliki instrumen tambahan untuk mengejar aset dalam kondisi tertentu meskipun proses pidana terhadap pelakunya tidak dapat berjalan secara normal.
Dampaknya juga berpotensi dirasakan korban penipuan dan kejahatan ekonomi lainnya, terutama ketika pelaku menyembunyikan atau mengalihkan hasil kejahatan.
Namun, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya bergantung pada luasnya kewenangan aparat.
Pemerintah harus memastikan proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengadilan juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen agar hak kepemilikan masyarakat tetap terlindungi.
Apabila pemerintah mampu menjalankan seluruh ketentuan secara konsisten, UU Perampasan Aset berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian masyarakat.
Sebaliknya, apabila pengawasan lemah, kewenangan besar tersebut dapat menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum.
Kesimpulan
Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR pada 19 November 2026 menjadi perkembangan penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.
Negara memang dapat mengajukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku, tetapi mekanisme tersebut hanya berlaku dalam kondisi tertentu, termasuk ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Selain itu, aset harus memenuhi nilai minimum Rp1 miliar dan proses perampasannya tetap memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Oleh karena itu, pengesahan undang-undang ini bukan berarti negara bisa mengambil harta masyarakat secara sewenang-wenang.
Kunci keberhasilannya terletak pada pembuktian, transparansi, pengawasan, dan perlindungan hak masyarakat dalam setiap tahapan penegakan hukum.







