PATI – Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak akan menoleransi tindakan intimidasi maupun kekerasan terhadap hakim dan aparatur pengadilan. Pernyataan tegas itu muncul setelah Hakim sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Pati, Retno Lastiani, disiram air oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, saat audiensi pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Insiden tersebut menjadi perhatian setelah rekamannya beredar dan memicu beragam tanggapan masyarakat. Peristiwa itu juga mendorong MA menegaskan pentingnya menjaga kehormatan lembaga peradilan serta menyelesaikan setiap keberatan melalui jalur hukum yang sah.
Juru Bicara MA, Heru Pramono, menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia menyatakan pimpinan MA menyesalkan kejadian yang menimpa Retno dan mendukung proses hukum yang telah dilaporkan kepada kepolisian.
MA menekankan bahwa ketidakpuasan terhadap penanganan perkara tidak membenarkan tindakan yang merendahkan martabat hakim. Masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan pengaduan, tetapi harus menggunakan mekanisme yang tersedia.
Kronologi Jubir PN Pati Disiram Air
Peristiwa penyiraman terjadi di lingkungan PN Pati pada Jumat, 9 Oktober 2026. Saat itu, Botok mendampingi seorang warga dalam audiensi dengan pihak pengadilan terkait penanganan perkara praperadilan.
Pertemuan tersebut berlangsung untuk menyampaikan persoalan yang menjadi perhatian pihak warga. Namun, situasi memanas menjelang akhir audiensi ketika muncul tuduhan bahwa seorang hakim menerima uang sebesar Rp 1 miliar.
Dalam situasi tersebut, Botok diduga menyiramkan air mineral ke arah Retno Lastiani, yang saat itu menjalankan tugas sebagai hakim sekaligus juru bicara PN Pati.
Kejadian itu kemudian menjadi sorotan publik. Selain memunculkan perdebatan mengenai cara menyampaikan aspirasi di lingkungan pengadilan, insiden tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap hakim dan aparatur peradilan saat menjalankan tugas.
Meski demikian, dugaan suap yang muncul dalam audiensi merupakan tuduhan yang harus diuji melalui mekanisme pengawasan. Tuduhan tersebut tidak dapat dianggap terbukti hanya karena seseorang menyampaikannya di hadapan publik.
Mahkamah Agung Tegaskan Tidak Ada Toleransi Intimidasi
Heru Pramono menyampaikan bahwa pimpinan MA menyatakan keprihatinan dan penyesalan atas tindakan penyiraman tersebut. MA juga memberikan dukungan kepada Retno Lastiani dan jajaran PN Pati.
Menurut MA, penyampaian pendapat, kritik, maupun pengaduan kepada pengadilan tidak boleh dilakukan melalui intimidasi atau kekerasan. Tindakan semacam itu dapat merendahkan harkat dan martabat lembaga peradilan.
MA menegaskan akan menindaklanjuti insiden tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses penanganan selanjutnya akan mempertimbangkan perkembangan laporan serta langkah yang diambil aparat penegak hukum.
Heru juga mengingatkan bahwa ketidakpuasan terhadap proses peradilan harus disampaikan melalui jalur yang sah. Masyarakat dapat menggunakan mekanisme pengaduan resmi apabila memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh hakim atau aparatur pengadilan.
Dengan demikian, MA berupaya menjaga dua prinsip sekaligus, yakni membuka ruang pengawasan terhadap lembaga peradilan dan melindungi hakim dari tekanan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.
MA Klarifikasi Tuduhan Suap Rp 1 Miliar
Selain merespons insiden penyiraman, MA memberikan penjelasan mengenai tuduhan penerimaan uang Rp 1 miliar yang muncul dalam audiensi tersebut.
Heru Pramono mengatakan Badan Pengawasan (Bawas) MA telah meminta klarifikasi kepada Retno Lastiani dan menelaah informasi yang berkaitan dengan tuduhan itu. Berdasarkan hasil klarifikasi yang disampaikan MA, pihak pengawas tidak menemukan indikasi suap sebagaimana yang dituduhkan.
MA juga menyebut Retno tidak memiliki catatan pengaduan terkait dugaan pelanggaran integritas dalam informasi yang disampaikan pada konferensi pers tersebut.
Keterangan ini perlu dipahami secara proporsional. Hasil klarifikasi yang disampaikan MA merupakan hasil pemeriksaan pengawasan internal berdasarkan informasi yang tersedia. Apabila muncul bukti baru yang relevan, penanganannya tetap harus mengikuti prosedur dan kewenangan yang berlaku.
Karena itu, publik perlu membedakan antara tuduhan yang disampaikan dalam audiensi dan temuan pemeriksaan resmi. Penyebaran tuduhan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berisiko membentuk persepsi keliru terhadap pihak yang dituduh.
PN Pati Telah Memiliki Sertifikasi Antipenyuapan
Dalam konferensi pers tersebut, MA juga menjelaskan bahwa PN Pati telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan predikat Paripurna.
Sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pengadilan yang berintegritas serta memperkuat pencegahan praktik penyuapan.
Meski demikian, sertifikasi bukan alasan untuk mengabaikan setiap laporan yang masuk. Setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditangani secara objektif berdasarkan bukti dan prosedur pengawasan.
MA menegaskan bahwa masyarakat yang mengetahui dugaan pelanggaran oleh hakim dapat menyampaikan pengaduan melalui Badan Pengawasan MA atau Komisi Yudisial (KY). Jalur tersebut memungkinkan laporan diperiksa secara profesional dan hasilnya dipertanggungjawabkan.
Pendekatan ini juga memberi kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk memberikan penjelasan sesuai prosedur, sehingga penilaian tidak hanya bertumpu pada tuduhan di ruang publik.
Komisi Yudisial Soroti Insiden di PN Pati
Komisi Yudisial turut menyoroti tindakan penyiraman terhadap Retno Lastiani. KY menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di lingkungan pengadilan dan berpotensi merendahkan kehormatan lembaga peradilan.
Juru Bicara KY, Anita Kadir, menyebut insiden itu sebagai perilaku yang tidak pantas dilakukan di pengadilan atau misbehaving in court. KY juga menilai tindakan tersebut dapat menyerang integritas dan imparsialitas lembaga peradilan.
KY menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada hakim melalui tugas advokasi sesuai kewenangannya. Lembaga tersebut juga mendorong penerapan aturan pengamanan pengadilan dan persidangan secara efektif.
Peristiwa di PN Pati menunjukkan pentingnya pengamanan ketika pengadilan menerima audiensi atau pengaduan masyarakat. Pengamanan tersebut perlu menjaga keselamatan semua pihak tanpa menutup kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Baca Juga! Geger Dugaan Jual Beli Ijazah Paket C di Pati, Warga Mengaku Bayar Rp 5 Juta
Kritik terhadap Pengadilan Harus Melalui Jalur Hukum
Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kinerja lembaga peradilan dan melaporkan dugaan penyimpangan. Namun, penyampaian kritik harus tetap menghormati hukum dan hak setiap orang.
Apabila seseorang memiliki bukti dugaan suap atau pelanggaran etik, ia dapat menyampaikan laporan kepada lembaga yang berwenang. Bukti yang relevan, kronologi yang jelas, dan keterangan saksi dapat membantu proses pemeriksaan.
Sebaliknya, tindakan intimidasi atau kekerasan tidak menyelesaikan persoalan. Tindakan tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian dari substansi pengaduan dan memunculkan persoalan hukum baru.
Dalam kasus PN Pati, MA menegaskan bahwa tuduhan suap harus diperiksa melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, insiden penyiraman perlu ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.
MA Perkuat Perlindungan Hakim dan Aparatur Pengadilan
MA juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap penerapan aturan pengamanan pengadilan dan persidangan. Upaya ini diperlukan agar hakim serta aparatur pengadilan dapat menjalankan tugas secara aman, independen, dan profesional.
Perlindungan terhadap hakim menjadi bagian penting dari upaya menjaga independensi peradilan. Hakim harus dapat menjalankan tugas tanpa tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak mana pun.
Namun, perlindungan tersebut perlu berjalan beriringan dengan transparansi dan pengawasan. Lembaga peradilan tetap harus menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses masyarakat dan memastikan setiap laporan memperoleh penanganan yang sesuai.
Insiden penyiraman terhadap Jubir PN Pati menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap proses hukum merupakan tanggung jawab bersama. Kritik dan pengaduan tetap diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, tetapi penyampaiannya harus mengikuti aturan.
MA menegaskan tidak akan menoleransi intimidasi terhadap hakim maupun aparatur pengadilan yang sedang bertugas. Sementara itu, dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat tetap harus melalui pemeriksaan yang objektif agar keadilan dapat ditegakkan berdasarkan fakta dan hukum.
Portal Harian
Portal Harian merupakan tim redaksi PortalHarian.com yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan informatif seputar Indonesia dan dunia.
Setiap artikel disusun dengan mengutamakan ketepatan informasi, keberimbangan, serta kemudahan pembaca dalam memahami suatu peristiwa. Tim Portal Harian membahas berbagai topik, mulai dari berita nasional, ekonomi, teknologi, bisnis, otomotif, olahraga, hingga informasi dan perkembangan terkini yang relevan bagi masyarakat.
Dalam menyusun pemberitaan, Portal Harian berupaya menggunakan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan pengecekan terhadap informasi sebelum dipublikasikan.
PortalHarian.com — Informasi Aktual, Fakta Terpercaya.
1 comment