PORTAL HARIAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, uang tunai, hingga perhiasan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan informasi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Menurutnya, penyidik juga menyasar sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dan rumah para tersangka untuk mengumpulkan bukti tambahan.
KPK belum merinci nominal uang tunai maupun nilai perhiasan yang mereka temukan di rumah dinas bupati. Penyidik masih mendalami hubungan barang-barang tersebut dengan perkara yang tengah mereka tangani.
Penggeledahan ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026. Perkara tersebut turut menyeret kepala daerah dan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah.
KPK Sita Dokumen, Barang Elektronik, Uang, dan Perhiasan
Penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan untuk menelusuri bukti yang berkaitan dengan dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Klaten.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari beberapa lokasi. Sementara itu, penggeledahan di rumah dinas bupati juga menghasilkan temuan uang dan perhiasan.
Dokumen yang penyidik kumpulkan dapat membantu mengungkap hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk dugaan transaksi dan keputusan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Adapun barang bukti elektronik berpotensi membantu penyidik menelusuri komunikasi, catatan, serta informasi lain yang relevan.
Namun, KPK belum mengumumkan rincian seluruh barang yang mereka sita. Publik juga belum memperoleh keterangan resmi mengenai jumlah uang tunai, jenis perhiasan, maupun nilai taksirannya.
Karena itu, keberadaan uang dan perhiasan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh barang berasal dari tindak pidana. Penyidik perlu memeriksa asal-usul, kepemilikan, serta keterkaitannya dengan dugaan korupsi.
Kronologi Kasus Dugaan Korupsi yang Menjerat Bupati Klaten
1. KPK Menggelar OTT pada 15 Oktober 2026
KPK mengawali pengungkapan perkara ini melalui operasi tangkap tangan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta 21 orang lainnya.
Penindakan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mendalami dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan daerah dan sektor swasta.
Setelah melakukan pemeriksaan awal, KPK melanjutkan proses hukum dengan mengumpulkan keterangan dan bukti yang mereka perlukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.
2. KPK Menetapkan Tiga Tersangka pada 16 Oktober 2026
Sehari setelah OTT, KPK mengumumkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten untuk Tahun Anggaran 2025–2026.
Ketiga tersangka tersebut meliputi Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah praktik yang melibatkan tata kelola pemerintahan, pemeriksaan keuangan, serta aktivitas pengadaan dan perizinan.
Penetapan tersangka menandai peningkatan proses hukum ke tahap penyidikan terhadap pihak-pihak yang KPK nilai memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang mereka kumpulkan.
3. Penyidik Menggeledah Sejumlah Lokasi
Pada pekan yang sama, KPK melanjutkan penyidikan dengan menggeledah rumah dinas bupati, sejumlah kantor OPD, serta rumah para tersangka.
Dalam kegiatan yang berlangsung hingga Selasa, 20 Oktober 2026, penyidik menemukan dokumen, barang bukti elektronik, uang tunai, dan perhiasan.
Langkah ini bertujuan memperkuat pembuktian serta menelusuri kemungkinan hubungan antara barang yang mereka amankan dan rangkaian dugaan tindak pidana.
KPK selanjutnya akan menelaah setiap barang bukti sebelum menyampaikan perkembangan penyidikan berikutnya kepada publik.
Baca Juga! Sidang Vonis Sudewo Hari Ini, Pengamanan 1.610 Personel Jadi Sorotan
Lima Klaster Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkab Klaten
KPK mengungkapkan bahwa perkara ini mencakup lima klaster dugaan korupsi. Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya menelusuri satu dugaan transaksi, tetapi juga sejumlah aspek tata kelola pemerintahan daerah.
Dugaan Suap untuk Pengondisian Audit BPK
Salah satu fokus penyidikan berkaitan dengan dugaan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Klaten.
Perkara ini mencakup dugaan pengondisian hasil audit terkait kelebihan pembayaran honorarium. Penyidik perlu menelusuri komunikasi, keputusan, serta aliran uang yang diduga berhubungan dengan persoalan tersebut.
Dugaan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa
KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Penyidikan pada sektor ini penting karena pengadaan menggunakan anggaran publik. Setiap dugaan penyimpangan dapat memengaruhi proses pemilihan penyedia, kualitas pekerjaan, dan efisiensi belanja pemerintah.
Dugaan Praktik dalam Perizinan Tambang Galian C
Klaster berikutnya berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan perizinan tambang galian C.
Penyidik perlu menguji apakah proses perizinan berjalan sesuai aturan atau justru melibatkan pemberian keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Pemeriksaan dokumen perizinan dan komunikasi antarpihak dapat membantu memperjelas perkara tersebut.
Dugaan Setoran dari OPD dan Upah Pungut
Dua klaster lainnya mencakup dugaan setoran dari OPD atau satuan kerja perangkat daerah serta dugaan setoran yang berkaitan dengan upah pungut.
KPK masih perlu menguraikan peran setiap pihak dan memastikan bukti yang mendukung dugaan tersebut. Oleh sebab itu, rincian keterlibatan masing-masing pihak harus merujuk pada keterangan resmi penyidik dan perkembangan proses hukum.
