Ribuan Tenaga Honorer di Pati Terima SK PPPK Paruh Waktu: Kepastian Kerja untuk 3.523 Orang
Pengantar: Momentum Penting bagi Tenaga Honorer di Pati
Pemerintah Kabupaten Pati baru-baru ini mengambil langkah besar dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk ribuan tenaga honorer. Keputusan ini menjadi angin segar bagi tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di berbagai satuan kerja pemerintahan, sekolah, dan layanan kesehatan di wilayah itu.
Berapa Banyak yang Menerima SK dan Kapan Berlaku?
Pada acara penyerahan simbolis yang dipimpin oleh Bupati Pati, Sudewo, tercatat 3.523 tenaga honorer menerima SK PPPK Paruh Waktu. Jumlah ini berasal dari usulan awal 3.527 honorer, di mana empat orang dinyatakan tidak lolos verifikasi karena masalah hukum atau ketidaksesuaian ijazah. Pemerintah daerah menyatakan status PPPK paruh waktu tersebut akan mulai efektif dijalankan pada Januari 2026.
Siapa Saja yang Diangkat?
Para penerima SK berasal dari berbagai unsur, meliputi:
Pegawai teknis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
Guru di sekolah negeri dan swasta yang selama ini berstatus honorer,
Tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan setempat.
Alasan dan Proses Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu ini merupakan hasil koordinasi antara Pemkab Pati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pemkab mengusulkan nama-nama honorer setelah proses verifikasi administrasi dan kualifikasi. Dari total usulan, sebagian kecil tidak lolos verifikasi karena temuan terkait status hukum atau validitas ijazah.
Mengapa Pilih Skema Paruh Waktu?
Pemkab Pati menjelaskan skema paruh waktu dipilih sebagai solusi realistis di tengah kondisi keuangan daerah (APBD) yang belum ideal. Skema ini memberi kepastian kerja sambil memberi ruang bagi pemkab untuk memperbaiki anggaran dan, jika memungkinkan, meningkatkan status tenaga kerja di tahun berikutnya. Bupati menyebut rencana peningkatan status PPPK apabila kondisi APBD membaik, misalnya pada 2027.
Kasus Honorer yang Tidak Terima SK — Apa Solusinya?
Meski sebagian besar menerima SK, ada sekitar 400 honorer yang tidak tercantum menerima SK PPPK paruh waktu karena mereka mengikuti seleksi CPNS sehingga otomatis dikeluarkan dari data PPPK menurut aturan pusat. Pemerintah daerah menyatakan masih membuka peluang agar tenaga yang gagal tersebut tetap dapat bekerja melalui mekanisme lain, seperti skema outsourcing atau penempatan ulang oleh OPD terkait. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah menjaga kesejahteraan tenaga yang telah mengabdi lama.
Dampak bagi Layanan Publik dan Tenaga Kerja Lokal
Pengangkatan 3.523 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu diperkirakan akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik di Pati. Dengan status yang lebih jelas, pegawai diharapkan memiliki motivasi dan kepastian yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja. Bagi pemerintah daerah, langkah ini juga membantu menata administrasi kepegawaian sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih stabil.
Tantangan Keuangan dan Pengelolaan SDM
Meskipun bernilai positif, langkah ini bukan tanpa tantangan. Tekanan terhadap APBD, pembiayaan gaji dan tunjangan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Pati ke depan. Oleh karena itu, komunikasi antara BKPSDM, OPD, dan legislatif daerah penting untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Pesan Pemerintah Daerah dan Harapan ke Depan
Bupati Sudewo menegaskan komitmen pemkab untuk mengakomodir tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ia berharap status PPPK paruh waktu akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan, dan bahwa jika kondisi keuangan daerah membaik, akan ada peluang untuk peningkatan status menjadi penuh waktu atau penambahan hak yang lebih baik. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah ingin membawa penyelesaian yang lebih permanen bagi masalah tenaga honorer.
Kesimpulan Peluang dan Rekomendasi
Ribuan tenaga honorer di Pati menerima SK PPPK Paruh Waktu adalah langkah signifikan yang memberikan kepastian kerja bagi 3.523 orang dan menyisakan tantangan administratif serta anggaran bagi pemerintah daerah. Rekomendasi singkat untuk keberlanjutan kebijakan ini:
Perencanaan Anggaran Jangka Menengah — DPRD dan Pemkab perlu menyusun skenario APBD yang memastikan pembayaran hak PPPK berkelanjutan.
Program Penguatan Kapasitas — Pelatihan dan pembinaan bagi PPPK paruh waktu agar kualitas pelayanan meningkat.
Solusi untuk Honorer yang Gagal — Tetap fasilitasi alternatif kerja (outsourcing/penempatan) bagi honorer yang tidak menerima SK untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi.