JAKARTA – Dinamika lanskap ekonomi makro tanah air kembali diuji lewat kebijakan fiskal dan energi terbaru yang cukup krusial. Perusahaan perseroan subholding pengolahan dan pemasaran hilir nasional, PT Pertamina Patra Niaga, secara resmi mengumumkan langkah strategis melakukan penyesuaian harga jual komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) kategori nonsubsidi. Kebijakan kenaikan harga pertamax naik serta varian Pertamax Green 95 tersebut mulai efektif diberlakukan di seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak Rabu, 10 Juni 2026.
Langkah penyesuaian ini memicu lonjakan harga yang cukup signifikan bagi konsumen loyal bensin berkualitas tinggi. Harga Pertamax (RON 92) yang sebelumnya berada di angka Rp12.300 per liter, kini terkoreksi naik menjadi Rp16.250 per liter. Tren serupa juga merembet pada varian ramah lingkungan Pertamax Green 95 (RON 95) yang meroket dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Kendati demikian, guna menjaga stabilitas sosial di akar rumput, pemerintah menegaskan bahwa tarif BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap dikunci di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di angka Rp6.800 per liter.
Harga Pertamax Saat Ini Baru Separuh Harga Real
Melambungnya harga eceran BBM nonsubsidi ini menuai respons langsung dari jajaran petinggi lembaga pengelola aset negara yang baru. Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, memberikan argumentasi logis di balik latar belakang diambilnya kebijakan tak populer ini. Menurut Dony, pergerakan kurva harga Pertamax murni mengikuti eskalasi harga minyak mentah dunia serta penyesuaian harga pasar keekonomian yang kian fluktuatif.
Dony menegaskan bahwa sebagai produk komersial non-obligasi pelayanan publik (Non-PSO), Pertamax secara regulasi memang diamanatkan untuk tunduk pada hukum pasar bebas. Jika intervensi harga terus dipaksakan oleh korporasi tanpa melihat biaya produksi riil, maka hal tersebut berisiko menggerogoti kesehatan neraca keuangan Pertamina secara berkepanjangan.
"Itu memang sudah menjadi mandat regulasinya, kalau Pertamax itu mekanismenya harus mengikuti harga pasar. Kalau tidak disesuaikan sekarang, nanti masa beban operasionalnya mau ditanggung oleh badan usaha terus-menerus," tegas Dony Oskaria saat ditemui awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Lebih jauh, mantan petinggi berbagai BUMN terkemuka ini menjabarkan bahwa segmentasi pengguna Pertamax sejatinya menyasar kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang secara finansial sudah mandiri. Bahkan, Dony membeberkan fakta mengejutkan bahwa angka Rp16.250 per liter yang ditetapkan saat ini sebenarnya masih berada di bawah nilai keekonomian asli.
"Karena peruntukannya kan memang jelas untuk kendaraan kelas menengah ke atas. Namun perlu dicatat, harga yang kita tetapkan saat ini pun sebetulnya baru mencerminkan sekitar 50 persen dari harga asli atau harga *real*-nya di pasar internasional," imbuh Dony. Ia juga menambahkan bahwa keputusan korporasi ini telah melalui proses kajian teknis yang matang serta mengantongi restu resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui persetujuan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
Baca Juga! Konser BIGBANG di Jakarta 2027, Gelar World Tour di JIS!
DPR Ingatkan Risiko Efek Domino
Kebijakan naiknya harga bensin RON 92 ini tak pelak memantik alarm kewaspadaan di lembaga legislatif. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mewanti-wanti pemerintah mengenai adanya potensi efek domino negatif di sektor hilir. Ancaman terbesar yang kini membayang-bayang adalah terjadinya gelombang migrasi massal para pemilik kendaraan bermotor dari yang semula mengonsumsi Pertamax berpindah haluan ke Pertalite.
Jika disparitas atau jarak harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi terlampau lebar—dalam kasus ini menyentuh selisih Rp6.250 per liter—maka secara psikologis konsumen akan memilih opsi yang paling hemat. Kondisi ini dikhawatirkan bakal membuat kuota volume Pertalite jebol sebelum akhir tahun, yang pada muaranya justru akan membengkakkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja subsidi energi.
"Hukum ekonominya pasti begitu (warga beralih ke Pertalite). Begitu harga sebuah barang naik signifikan, otomatis orang akan langsung mencari substitusi harga yang paling rendah dan terjangkau," tutur Misbakhun tajam.
Kendati demikian, politikus senior ini mengakui bahwa parlemen bersama otoritas moneter belum dapat mengalkulasi secara presisi seberapa besar dampak volatilitas ini terhadap laju inflasi daerah maupun daya beli masyarakat. "Untuk kalkulasi rincinya, kita belum melakukan *exercise* atau pendalaman matematis lebih jauh. Penghitungan-penghitungan awal sudah berjalan di internal komisi, nanti akan kita pantau bersama bagaimana dampak riilnya di lapangan dalam beberapa minggu ke depan," urainya.
Airlangga Hartarto: Skema Stimulus Ekonomi Sedang Digodok untuk Jaga Inflasi
Sadar bahwa kebijakan kenaikan harga pertamax naik berpotensi menekan tingkat konsumsi domestik, pemerintah bergerak cepat menyiapkan bantalan pengaman sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa jajaran kementerian ekonomi kini tengah sibuk merumuskan formulasi insentif atau stimulus khusus.
Airlangga menjelaskan bahwa berbagai opsi paket kebijakan tengah ditimbang secara cermat, mulai dari skema bantuan langsung hingga penyesuaian tarif sektor transportasi umum. Namun, sebelum stimulus tersebut dilepas ke publik, draf finalnya harus dipresentasikan terlebih dahulu di hadapan Presiden Prabowo Subianto guna mendapatkan persetujuan absolut lewat Sidang Kabinet Paripurna.
"Formulasi paket stimulusnya saat ini sedang disiapkan secara intensif oleh tim teknis. Kalau seluruh skemanya sudah diputuskan dan disetujui, baru akan segera kita umumkan secara transparan kepada masyarakat luas. Langkah pertamanya tentu kami harus melapor kepada Bapak Presiden terlebih dahulu," kata Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Eks ketua umum partai besar ini menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan indeks harga konsumen di sektor transportasi logistik dan bahan pangan pokok. Evaluasi harian akan terus dilakukan mengingat kebijakan kenaikan tarif tangki ini masih berusia sangat muda.
"Dampak rembetannya terhadap angka inflasi nasional akan terus kita pantau, terutama dari komponen transportasi umum dan distribusi logistik barang. Kita monitor dulu pergerakannya selama sepekan ke depan," pungkas Airlangga menenangkan tensi pasar.
Tips Efisiensi Konsumsi BBM untuk Menghemat Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga
Menghadapi era volatilitas harga energi global yang tidak menentu, penyesuaian gaya hidup menjadi kunci utama agar ketahanan finansial keluarga tetap terjaga. Merujuk pada panduan teknis efisiensi energi yang dilansir oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, pengguna kendaraan dapat menerapkan metode berkendara hemat berikut:
- Hindari kebiasaan menginjak pedal gas secara mendalam dan mendadak serta meminimalisir pengereman tiba-tiba. Menjaga putaran mesin konstan di angka 2.000–3.000 RPM terbukti mampu menghemat konsumsi bahan bakar hingga 20 persen.
- Kondisi ban yang kurang angin (kempes) akan memperluas penampang gesek ban dengan aspal. Hal ini membuat mesin bekerja lebih berat untuk menggerakkan roda, yang berujung pada pemborosan bensin yang tidak perlu.
- Sumbatan kotoran pada filter udara dan busi yang aus dapat merusak pasokan komparasi udara-bahan bakar di ruang bakar mesin. Pastikan kendaraan diservis rutin guna menjaga efisiensi pembakaran internal tetap optimal.
Langkah taktis kenaikan harga pertamax naik ini kini menjadi ujian nyata bagi ketahanan ekonomi nasional di pertengahan tahun 2026. Publik kini menanti seberapa efektif paket stimulus ekonomi yang dijanjikan oleh Menko Airlangga Hartarto dalam meredam potensi guncangan daya beli serta menjaga ritme pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap berada di jalur positif.