Portalharian.com - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam menata ulang tata niaga ekspor Indonesia. Melalui kebijakan ekspor satu pintu yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), pemerintah berupaya menutup celah praktik-praktik kecurangan yang selama ini merugikan negara, yaitu under-invoicing (pelaporan harga ekspor di bawah nilai sebenarnya) dan manipulasi harga transaksi afiliasi atau transfer pricing.

Kebijakan Ekspor Satu Pintu PT DSI Menjadi Strategi Presiden Prabowo Atasi Manipulasi Harga dan Amankan Devisa

Langkah pragmatis ini diambil dengan tujuan utama mengamankan likuiditas domestik serta memastikan negara mendapatkan bagian yang lebih layak dari kekayaan sumber daya alamnya. Selain itu, kebijakan ini diproyeksikan untuk menghentikan praktik di mana devisa hasil ekspor sering kali diparkir di luar negeri, bukannya masuk ke sistem perbankan dalam negeri.

Motif di Balik Ekspor Satu Pintu

Motivasi di balik kebijakan ini kelihatannya cukup pragmatis, pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi negara. Begitu pelaku ekspor diambil alih oleh negara melalui PT DSI, Indonesia tidak lagi dipandang sekadar membenahi tata niaga, tetapi sedang menegaskan posisi tawar negara dalam ekonomi global.

Namun, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Dunia saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat sensitif, di mana rantai pasok global tidak lagi netral. Jalur logistik, pasokan mineral, akses pasar, hingga regulasi lingkungan kini sering digunakan sebagai alat penekan dalam diplomasi ekonomi global.

Membangun Daya Tawar di Tengah Tekanan Raksasa Global

Pakar internasional Michael Beckley dalam artikelnya di Foreign Affairs (25 Mei 2026) mengingatkan bahwa negara-negara menengah sering terjepit di antara dua raksasa, yakni Washington dan Beijing. Dalam hierarki global saat ini, negara-negara seperti Indonesia dipaksa untuk memilih pihak.

Namun, berkaca dari pengalaman sejarah, mencari perlindungan pada satu pihak tidak menjamin keamanan nasional, bahkan bisa membuat posisi negara lebih mudah didikte. Oleh karena itu, strategi yang lebih relevan bagi Indonesia adalah:

• Memperbanyak pilihan mitra dagang.
• Mengurangi titik ketergantungan pada satu negara.
• Membangun daya tawar agar Indonesia datang ke meja perundingan sebagai mitra sejajar, bukan sebagai pemohon.

Kebijakan ekspor satu pintu memberikan makna strategis agar komoditas Indonesia tidak bergerak tanpa kendali, sehingga nasib ekonomi bangsa tidak diputuskan oleh negara lain tanpa keterlibatan aktif Indonesia.

Dinamika Hubungan dengan China dan AS

Salah satu komoditas utama yang terdampak adalah nikel. Selama ini, hubungan Indonesia dan China dalam urusan nikel dinilai tidak sepenuhnya sejajar, mengingat China telah menguasai banyak simpul rantai pasok dari hulu ke hilir, bahkan di dalam wilayah Indonesia sendiri.

Baca Juga! Waspada Gelombang Panas Arab Saudi, Suhu Capai 50°C

Melalui ekspor satu pintu, pemerintah mengirimkan pesan kuat ke Beijing bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi "halaman belakang" industri China. Namun, tantangan tetap ada. China dapat merespons dengan:

• Mengerem investasi baru.
• Memperlambat ekspansi smelter.
• Membuat biaya transfer teknologi pemrosesan menjadi lebih mahal dan sulit.

Pemerintah tampaknya menyadari risiko konfrontasi ini. Terbukti, kebijakan ini masih terbatas pada komoditas feronikel dan belum mencakup nickel pig iron (NPI) yang mayoritas diproduksi oleh perusahaan milik China di Indonesia.

Di sisi lain, Washington juga memperhatikan langkah ini. Kebijakan nasionalisme sumber daya (resource nationalism) ini bisa saja memicu ketegangan baru dengan Amerika Serikat yang sedang berupaya mengamankan jalur mineral kritis di luar pengaruh China.

Tantangan di Mata WTO

Pemerintah juga perlu mencermati reaksi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pengalaman buruk saat kalah dalam sengketa nikel melawan Uni Eropa pada November 2022 menjadi pelajaran berharga.

Jika PT DSI dalam praktiknya memilih pembeli berdasarkan sentimen politik, menahan pasokan untuk mengendalikan harga, atau memberikan perlakuan khusus, maka hal itu dapat memberikan amunisi bagi negara lain untuk menyerang Indonesia di forum WTO. Kekalahan di panel WTO bukan hanya soal prestise hukum, tetapi dapat berakibat pada penerapan bea masuk tambahan, hambatan dagang, hingga hilangnya akses ke pasar-pasar strategis dunia.

Sebagai kesimpulan, kebijakan ekspor satu pintu ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah alat yang efektif untuk membenahi tata niaga dan mengamankan devisa. Di sisi lain, ia menuntut kecermatan diplomatik agar Indonesia tetap kompetitif dan terhindar dari sanksi dagang internasional yang merugikan.