DPRD Pati Kecewa, Jembatan Dengan Anggaran 1,89 Miliar Ambrol Sebelum Peresmian
DPRD Pati Kecewa, Jembatan Dengan Anggaran 1,89 Miliar Ambrol Sebelum Peresmian
Jembatan Belum Selesai Diresmikan Sudah Ambrol
Peristiwa mengejutkan terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebuah jembatan dengan nilai proyek mencapai Rp1,89 miliar dilaporkan ambrol sebelum sempat diresmikan. Kejadian ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati kecewa berat, karena proyek tersebut baru saja selesai dibangun menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Jembatan yang seharusnya menjadi sarana penghubung vital antar desa itu justru menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan kontraktor dan pengawasan pemerintah daerah. Warga sekitar pun turut menyayangkan kondisi tersebut, mengingat jembatan tersebut sangat dibutuhkan untuk mobilitas harian masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian.
Kronologi Ambrolnya Jembatan Senilai 1,89 Miliar
Menurut keterangan warga, ambrolnya jembatan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Pati bagian selatan pada malam hari. Struktur bagian bawah jembatan mulai retak, kemudian ambruk sebagian pada sisi barat. Padahal, papan proyek menunjukkan pekerjaan baru selesai sekitar dua minggu lalu dan belum sempat dilakukan uji kelayakan maupun peresmian resmi dari pemerintah daerah.
Anggota DPRD Pati yang turun langsung ke lokasi menyatakan kekecewaannya atas peristiwa ini. Mereka menilai bahwa proyek sebesar Rp1,89 miliar seharusnya memiliki kualitas konstruksi yang kuat dan tahan lama, bukan malah rusak sebelum digunakan masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Anggaran yang digunakan tidak kecil, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Kami akan memanggil pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban,” ujar salah satu anggota DPRD Pati kepada wartawan.
Dugaan Kualitas Material yang Buruk
Pemeriksaan Awal Temukan Retakan Lama
Dari hasil pemeriksaan awal, retakan lama pada beton bawah jembatan sudah terlihat bahkan sebelum hujan deras mengguyur. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi teknis. Beberapa bagian beton tampak keropos, dan sambungan besi tulangan terlihat tidak rapi.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pati mengaku akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti ambrolnya jembatan tersebut. Namun, mereka juga tidak menampik kemungkinan adanya kelalaian dari pihak pelaksana proyek.
DPRD Pati Desak Audit dan Evaluasi Proyek
Menanggapi hal ini, DPRD Pati kecewa dan meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek jembatan senilai Rp1,89 miliar tersebut. Dewan juga menuntut agar pihak kontraktor tidak hanya diminta memperbaiki, tetapi juga mempertanggungjawabkan secara hukum jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
“Kami akan memanggil DPUPR, kontraktor, dan konsultan pengawas. Proyek ini harus dievaluasi dari awal perencanaan hingga pelaksanaan,” tegas salah satu anggota Komisi C DPRD Pati yang membidangi infrastruktur.
Dampak bagi Masyarakat Sekitar
Akses Transportasi Lumpuh
Ambrolnya jembatan tersebut membuat akses antar desa lumpuh total. Warga kini harus memutar hingga 5 kilometer lebih jauh untuk mencapai pasar atau sekolah. Kondisi ini sangat menyulitkan terutama bagi petani yang harus membawa hasil panen.
Seorang warga mengaku kecewa karena jembatan yang diharapkan bisa memperlancar mobilitas justru belum sempat digunakan sudah rusak. “Kami heran kenapa bisa ambrol secepat ini. Padahal baru dibangun dan katanya menggunakan anggaran miliaran,” keluh warga.
Kerugian Ekonomi dan Sosial
Selain terganggunya aktivitas harian, kerugian ekonomi juga mulai dirasakan warga. Biaya transportasi meningkat, dan kegiatan usaha kecil di sekitar lokasi terpaksa berhenti sementara. Banyak masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan darurat agar akses bisa kembali dibuka.
Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Perlu Transparansi dan Pengawasan Ketat
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap proyek infrastruktur. DPRD Pati menekankan bahwa setiap proyek yang menggunakan uang rakyat harus dikerjakan secara profesional dan transparan.
Pengawasan yang lemah dan praktik asal-asalan dalam pembangunan infrastruktur bisa berakibat fatal, seperti kasus ambrolnya jembatan ini. DPRD juga berjanji akan memperkuat peraturan daerah terkait mekanisme pengawasan proyek besar, agar kejadian serupa tidak terulang.
Evaluasi Kontraktor dan Sanksi Tegas
Jika hasil audit membuktikan adanya kesalahan teknis atau penggunaan material di bawah standar, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada kontraktor. Tidak hanya berupa denda, tetapi juga pemutusan kerja sama dan blacklist agar tidak lagi mendapatkan proyek pemerintah daerah di masa depan.
“Kami tidak ingin ada lagi proyek yang dikerjakan asal-asalan. Ini uang rakyat, jadi harus dikelola secara bertanggung jawab,” tambah anggota DPRD lainnya.
Penutup: Harapan Masyarakat Pati untuk Infrastruktur yang Lebih Baik
Kasus jembatan dengan anggaran 1,89 miliar yang ambrol sebelum peresmian menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek publik. Masyarakat berharap DPRD Pati tidak hanya kecewa di permukaan, tetapi benar-benar mengawal proses penyelidikan hingga tuntas.
Ke depan, pembangunan infrastruktur di Pati harus dilakukan dengan prinsip transparansi, kualitas, dan akuntabilitas. Hanya dengan cara itu kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan, dan setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan bersama.
Fokus keyword: DPRD Pati Kecewa, Jembatan Dengan Anggaran 1,89 Miliar Ambrol Sebelum Peresmian
Kata kunci pendukung: jembatan ambrol Pati, proyek infrastruktur gagal, DPRD Pati, jembatan rusak sebelum diresmikan, audit proyek.
.webp)