PDI-P Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu: Kronologi, Fakta, dan Respons

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu

Pada sekitar tanggal 20-21 September 2025, PDI Perjuangan (PDIP) resmi memecat anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, setelah muncul video viral yang menampilkan pernyataan kontroversialnya. Peristiwa ini memicu debat publik tentang tanggung jawab politik, etika publik, dan sanksi partai terhadap anggota legislatif. Berikut adalah tinjauan mendalam mengenai kasus ini.

Latar Belakang Kasus

Video Viral dan Ucapan Kontroversial

Wahyudin Moridu muncul dalam video yang beredar di media sosial, sedang mengemudi bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video tersebut, ia menyebut:

“Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin.”
Kombinasi dari konteks penggunaan dana negara plus pernyataan yang dinilai merendahkan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara langsung memicu kecaman.

Klarifikasi dan Penjelasan dari Wahyudin

Wahyudin mengaku bahwa saat itu kondisi dirinya “mabuk” dan tidak sadar bahwa ucapannya sedang direkam.
Ia kemudian meminta maaf secara terbuka atas pernyataan tersebut dan menyatakan tidak berniat menyinggung masyarakat Gorontalo atau melukai hati rakyat.

Proses Pemecatan oleh PDIP

Pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPRD Gorontalo

Badan Kehormatan DPRD Gorontalo didesak untuk memeriksa video dan meminta klarifikasi kepada Wahyudin, termasuk mengecek apakah benar ia mengonsumsi minuman keras.
Dalam pemeriksaan tersebut, Wahyudin menyebut bahwa dari malam sebelumnya ia minum dan sampai ke bandara masih dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sadar.

Keputusan PDIP – Pemecatan dan PAW

DPP PDIP mengeluarkan surat keputusan pemecatan terhadap Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai.
Pemecatan ini merupakan sanksi organisasi paling berat dalam partai.
Selanjutnya, PDIP akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi Wahyudin di DPRD Provinsi Gorontalo.

Profil Singkat Wahyudin Moridu

Nama Lengkap: Wahyudin Moridu SH
Asal/Kabupaten: Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
Riwayat Pendidikan:
Ia menyelesaikan SMA melalui paket C pada tahun 2014; kemudian kuliah hukum di Universitas Ichsan Gorontalo dan lulus Sarjana Hukum pada tahun 2020.
Karier Politik:
Sebelum menjabat di DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Boalemo.
Di usia yang masih relatif muda, kariernya sempat digolongkan berprestasi karena aktif dalam kader partai dan berhasil memenangkan kursi legislatif.

Dampak dan Respons Publik

Apresiasi dari Partai dan Publik

PDIP menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir perbuatan yang merusak nama baik partai dan institusi negara.
Banyak warga dan pihak pengamat menilai pemecatan ini sebagai langkah tegas dan contoh bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab terhadap ucapan dan sikapnya.

Kritik dan Pertanyaan

Ada pertanyaan mengenai konteks apakah memang kondisinya mabuk, tanggung jawab moral ketika menggunakan fasilitas publik, serta bagaimana sistem pengawasan oleh partai dan legislatif terhadap anggota yang bersikap kontroversial.
Ada juga perdebatan tentang seberapa cepat PAW dilaksanakan dan siapa yang akan menggantikan posisinya di dewan.

Kesimpulan

Kasus PDI-P Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu menjadi contoh nyata bahwa partai politik bisa mengambil tindakan disipliner tegas saat seorang kader terbukti atau dianggap telah melangar norma dan etika publik. Ucapan “merampok uang negara” di video viral menciptakan kegemparan yang panjang, karena ucapan tersebut dianggap melecehkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

Beberapa poin penting yang bisa diambil:

Pentingnya kesadaran etika bagi wakil rakyat, terutama dalam penggunaan dana publik dan saat berada di ruang publik/media sosial.
Peran musik media sosial dalam memicu respons cepat terhadap perilaku tokoh publik.
Mekanisme internal partai dan lembaga legislatif yang harus responsif dan independen saat melakukan penyelidikan dan penegakan sanksi.
Dampak reputasi yang bisa sangat besar, termasuk kehilangan posisi, fasilitas, bahkan kepercayaan publik.

PDI-P Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu